Wawancara Eksklusif Rakyat Merdeka Dengan Duta Besar Republik Islam Pakistan, Abdul Salik Khan

71 Tahun Tragedi Black Day Berlalu, 500.000 Lebih Warga Kashmir Dibantai

Duta Besar Pakistan Abdul Salik Khan (Patrarzki Syahputra/Rakyat Merdeka)

Sabtu (27/10), tepat 71 tahun konflik di Kashmir tak jelas kesudahannya. Dugaan pelanggaran HAM berat terus terjadi di wilayah yang diperselisihkan antara Pakistan-India itu. Mayoritas warga Kashmir yang beragama Islam ingin bergabung dengan Pakistan. Pada 27 Oktober 1947, India mengerahkan pasukannya untuk menguasai kawasan tersebut. Berikut wawancara eksklusif wartawan Rakyat Merdeka Muhammad Rusmadi dan fotografer Patrarizki Syahputra, Jumat (26/10), dengan Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia dan ASEAN Abdul Salik Khan di kantornya, di kawasan Jakarta Selatan.

 Pada 27 Oktober lalu, dike­nal sebagai tragedi Kashmir Black Day. Bagaimana kondisi keamanan di Kashmir saat ini?
Betul. 27 Oktober dianggap se­bagai Black Day. Baik oleh orang-orang Kashmir di Kashmir yang saat ini diduduki India, di wilayah Azad Jammu & Kashmir, juga masyarakat di seluruh dunia. Hampir 7 dekade lalu (1947 -red), pada 27 Oktober, India tanpa pembenaran konstitusional dan moral secara paksa menguasai dan menduduki wilayah Jammu dan Kashmir. Pasukan India tanpa belas kasihan mem­bunuh warga Kashmir yang tidak berdosa dan tidak bersen­jata, merusak properti mereka dan terlibat dalam tindakan tidak manusiawi lainnya.

Bagaimana gambaran tidak manusiawi yang anda maksud?
Sejak November 1947, menu­rut laporan otentik, lebih dari 500.000 warga Kashmir diban­tai di Jammu & Kashmir yang diduduki India. Tahun-tahun berikutnya, lebih dari belasan kali terjadi pembantaian warga Kashmir yang tidak berdaya menjadi sasaran. Selama 70 tahun terakhir, pa­sukan pendudukan India tanpa ampun membunuh dan meneror orang-orang tak berdosa di wilayah yang diduduki India. Mereka mengabaikan sepenuhnya prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, kebebasan dan keadilan.

Sebanyak empat generasi Kashmir telah sangat menderita. Pasukan penjajah India meng­gunakan peluru tajam dan pe­luru angin terhadap warga sipil tanpa alasan hukum. Aksi yang membabi-buta dan disengaja ini, amat bertentangan dengan sejarah dunia yang beradab. Aksi pemerkosaan pun diguna­kan untuk mempermalukan dan meneror penduduk setempat.Pemberlakuan jam malam yang diperpanjang, malah mem­perburuk krisis kemanusiaan. Ini sangat mempengaruhi mata pencaharian dan menambah kesengsaraan warga Kashmir. Namun warga Kashmir yang pemberani dan ulet, bangkit melawan kekejaman yang di­sponsori negara tersebut.

Apa hal ini juga sudah dike­tahui lembaga internasional yang otoritatif?
Ya, banyak bukti kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan India di Jammu & Kashmir. Kantor Tinggi Komisa­ris untuk Hak Asasi Manu­sia (OHCHR) dalam laporan baru-baru ini tentang Kashmir, menyoroti secara detail pengera­han pasukan bersenjata yang ber­lebihan oleh pasukan pendudu­kan India terhadap orang-orang Kashmir yang tidak berdaya. Ter­masuk penggunaan penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pemerkosaan sebagai alat penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar di Kashmir.

Laporan ini memvalidasi per­mintaan lama Pakistan untuk pembentukan Komisi Penye­lidikan (COI) untuk melakukan penyelidikan internasional yang komprehensif, terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir.

Bagaimana harapan Pakistan terhadap dunia internasional?
Komunitas internasional tidak boleh cuek saja. Mereka harus maju membantu warga Kashmir mencapai impian mereka, untuk menentukan nasib sendiri, yang telah dijanjikan kepada mereka oleh PBB. Ini tanggung jawab ber­sama. Jika kita ingin menjadikan dunia ini tempat yang damai. Rakyat Pakistan dan orang-orang yang cinta kemerdekaan di seluruh dunia menghormati ke­beranian warga Kashmir.

Kami pun menyatakan solidaritas penuh terhadap saudara-saudara kami di sana, yang terus men­derita hingga hari ini di tangan penjajah yang brutal. Kami akan terus memberikan dukungan moral, politis, dan diplomatik yang gigih dalam perjuangan mereka secara adil, untuk hak menentukan nasib sendiri. Dukungan kami akan terus berlan­jut. Hingga terwujudnya impian berharga bagi kebebasan jutaan orang Kashmir dari pendudu­kan India yang kejam.

Pada tingkat hubungan bilateral Pakistan-India, bagaimana perkem­bangan pembicaraan kedua negara tentang Kashmir ini?
Pakistan telah berulang kali menyatakan, satu-satunya solusi penyelesaian semua masalah yang luar biasa, termasuk perselisihan Jammu & Kashmir ini, terletak pada dialog bilateral komprehensif, tanpa gangguan, dan tidak terputus. Pakistan tidak akan malu membahas masalah terorisme dengan India. Ini hanya bisa dilakukan melalui dialog.

Lalu bagaimana respons India?
Sayangnya, seruan kami untuk dialog belum mendapat tangga­pan positif dari India. Baru-baru ini, Perdana Menteri (Pakistan) Imran Khan, dalam pidato kene­garaan pertamanya mengundang India melakukan pembicaraan yang awalnya disetujui India. Tapi India kemudian menyata­kan dalih sepele, lalu mundur dari komitmennya. Sikap ini tidak mendukung resolusi damai atas sengketa Jammu & Kashmir. Saya ber­harap pengertian yang lebih baik terjadi dalam kepemimpinan India tentang masalah ini.

Bagaimana dengan upaya lobi internasional, seperti di PBB dan OKI? Dunia interna­sional tampaknya tidak peduli dengan masalah Kashmir?

Sebenarnya, Indialah yang membawa sengketa Jammu & Kashmir ini ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 1948. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB menge­luarkan beberapa resolusi. Resolusi Dewan Keamanan PBB 47, 21 April 1948, resolusi Komisi PBB untuk India dan Pakistan (UNCIP) 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949 me­nyatakan, disposisi akhir Negara Bagian Jammu & Kashmir akan dibuat sesuai dengan kehendak rakyat untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Ini diwujudkan melalui metode demokratis dari sebuah pemungutan suara yang bebas, adil dan tidak memihak. Dilakukan di bawah naungan PBB. Prinsip ini dite­gaskan kembali dalam sejumlah resolusi selanjutnya dari Dewan Keamanan. Pakistan berulang kali mene­kankan, bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB ini memberikan solusi damai dan demokratis terhadap sengketa Jammu dan Kashmir. Kami terus mengang­kat masalah ini di semua per­temuan bilateral dan multilateral, termasuk di OKI dan PBB.


Soal kerja sama Indonesia-Pakistan saat ini, apa perkem­bangan terbaru yang bisa anda sampaikan?
Pakistan dan Indonesia punya hubungan sejarah yang sangat baik, berakar kuat dalam saling menghormati dan mendukung di tingkat regional dan global. Ada ke­selarasan dan kerja sama yang erat antara kedua negara dalam masalah-masalah global dan regional. Kedua negara terus memperkuat hubungan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pakistan awal tahun ini, juga telah me­nambah momentum lebih lanjut untuk hubungan baik kami. Tahun lalu, kami mengadakan Forum Konsultasi Bilateral perta­ma untuk memperkuat hubungan kita. Setidaknya, disepakati lebih dari 30-an perjanjian antara kedua negara. Ini menunjukkan kuatnya hubungan Pakistan-Indonesia.

Bagaimana dengan kerja sama ekonomi?
Indonesia telah menjadi mitra dagang penting Pakistan. Perda­gangan bilateral Indonesia-Pakistan meningkat dari 466,5 juta dollar AS pada 2004, menjadi sekitar 2,6 miliar dolar AS pada 2017. Indonesia telah menjadi mitra dagang terbesar ke-8 Pakistan, sementara Pakistan saat ini menempati peringkat ke-19 di antara mitra dagang Indonesia.

People to people contact kedua negara juga meningkat. Kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Karena telah membuka kebijakan visa liberalnya terhadap Pakistan. Ada kebutuhan untuk menam­bahkan substansi lebih lanjut hubungan kita guna memandu kemajuan masa depan hubungan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan antara kedua negara.

Apa saja tantangan hubungan kedua negara sejauh ini?
Seperti yang saya jelaskan, hubungan kita sangat baik, punya ikatan persaudaraan, dan berseja­rah. Kepemimpinan kedua negara telah memberi kita arah yang positif. Tantangan terbesar saat ini adalah, kita harus bergerak maju dengan kemungkinan kecepatan maksimum. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari hubungan kita. Terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan peningkatan hubungan people to people. Volume perdagangan bilateral kita bukanlah cerminan sesungguhnya dari potensi yang kita miliki. Kita perlu membawanya lebih jauh untuk kemakmuran rakyat kedua negara.

Apa target khusus anda, melanjutkan apa yang telah dilakukan Dubes Pakistan sebelumnya?
Para pendahulu saya telah bekerja dengan sepenuh hati, meningkatkan kerja sama di semua bi­dang. Fokus utama saya juga akan sama: meneruskan momentum, di mana hubungan kita telah ber­tumbuh selama bertahun-tahun, dan untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral. [RUS]

Rakyat-Merdeka.co.id -

RM Video