Jokowi Diminta Klarifikasi Pertemuan JK dan PM Israel

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni . (Sumber Foto; Industry.co.id)

Presiden Joko Widodo diminta segera mengklarifikasi pertemuan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Natanyahu. Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan, pertemuan seperti itu, bagi masyarakat Indonesia sangat sensitif. “Pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan PM Israel Benyamin Netanyahu itu tentunya dengan sepengetahuan Presiden,” ujarnya.  Posisi JK, lanjut Sya’roni, hanyalah sebagai wapres. Tentu akan melaporkan setiap kegiatannya kepada Presiden. Apalagi yang ditemui JK adalah PM Israel, sosok yang sensitif bagi publik Indonesia.
 

Karena itu, dia meminta Presiden segera mengklarifikasinya. “Karena pertemuan JK dengan Netanyahu bisa mengundang kegaduhan politik. Sikap Indonesia terhadap Israel sudah jelas. Yaitu tidak ada hubungan diplomatik. Indonesia pun menentang keras penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” katanya.
    

Menurut Sya’roni, tidak patut jika ada pejabat tinggi negara yang bertemu secara diam-diam dengan pemimpin negara penjajah. Ini tidak hanya pelanggaran diplomatik. Tapi sudah bisa dikatakan sebagai pelanggaran konstitusi. Dimana konstitusi Indonesia sudah jelas menentang penjajahan di atas dunia.
  

 “Sekali lagi, Presiden Jokowi harus segera mengklarifikasi pertemuan Wapres JK dengan PM Israel Benyamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, Jokowilah yang harus bertanggung jawab. Karena Jokowi adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” ujarnya.  Sebelumnya, Prima menggelar diskusi publik, dengan tema Pertemuan JK-Netanyahu, Insiden Garut, Konspirasi Global, Adakah Korelasinya?, di Jakarta. Dalam diskusi itu diungkap, pada 30 September 2018, media terkemuka Israel The Jerussalem Post memberitakan, PM Israel Benyamin Netanyahu mengadakan pertemuan rahasia dengan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan itu mereka lakukan di sela-sela Sidang Umum PBB. “Berita tersebut dikutip dari Radio Tentara Israel. Pada waktu itu publik menyikapinya datar saja,” ujar Sya’roni. Namun pada 22 Oktober 2018 terjadi insiden pembakaran bendera yang bertuliskan Kalimat Tauhid oleh oknum Banser di Garut, Jawa Barat. Umat Islam marah besar dan menggelar demo secara besar-besar. “Namun ada juga pihak yang menyarankan publik Indonesia tidak terprovokasi oleh permainan pihak asing,” katanya. Sya’roni pun mempertanyakan, apakah insiden Garut ada hubungannya dengan pertemuan JK-Netanyahu? Apakah ada konspirasi global yang bermain di Indonesia?
  

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari mengatakan, Pembukaan UUD 1945 berbunyi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. “Pertemuan JK-Netanyahu sepatutnya tidak perlu terjadi. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia menentang penjajahan Israel terhadap Palestina,” ujarnya. [JON]

RM Video