Bawaslu Ambil Putusan

Kasus Ratna Bukan Pelanggaran Kampanye

Ratna Dewi Pettalolo

Tiga laporan kubu Jokowi-Ma’ruf terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet ditolak Bawaslu. Kebohongan yang dilakukan Sarumpaet tidak masuk kategori pelanggaran kampanye. Keputusan itu diambil setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendengar keterangan saksi, pendapat ahli dan pemeriksaan barang bukti. Namun Sarumpaet selaku pelaku kebohongan tidak diperiksa Bawaslu. “Setelah kami pelajari barang bukti yang disertakan, kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU, memang terbukti tidak ada pelanggaran Pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran Pemilu,” papar Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettallolo saat dihubungi, kemarin.

Dalam proses klarifikasi tersebut, Bawaslu juga melibatkan kepolisian dan kejaksaan yang menjadi bagian Sentra Gakkumdu. “Artinya peristiwa perbuatan Ratna Sarumpaet, juga konpers yang dilakukan oleh tim kampanye 02, setelah kami pelajari juga mengaitkan dengan klarifikasi, itu tidak ada, tidak ditemukan pelanggaran pemilu,” sambungnya. Dewi membenarkan, dalam mengambil putusan, Bawaslu tidak sampai memeriksa Ratna Sarumpaet. Upaya Bawaslu mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu(24/10), gagal meminta klarifikasi Sarumpaet. Alasannya, Sarumpaet mengaku sakit.

Meskipun terlapor batal diperiksa, pihaknya tetap bisa mengambil kesimpulan karena sejak awal pihaknya telah mempelajari laporannya. “Sejak awal itu tidak ditemukan ini melanggar norma mana yang ada dalam UU Pemilu 2017. Kalau kita lihat Pasal 280 (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) itu kan jelas perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan mulai dari ayat 1, 2, dan 3,” jelasnya. Dengan diambilnya putusan ini, Bawaslu menyatakan menutup kasus penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet sebagai dugaan dari pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo-Sandiaga.

Seperti diketahui, ada 3 laporan yang masuk ke Bawaslu terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Laporan pertama atas nama Tim Kampanye Nasional (TKNTKN) Jokowi-Ma’ruf melalui Direktorat Hukum dan Advokasi.TKN Jokowi-Ma’ruf Amin mengadukan dugaan pelanggaran kesepakatan kampanye damai dan anti-hoaks. Laporan selanjutnya datang dari kelompok yang menamakan Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR). Mereka adalah kelompok orang yang sudah deklarasi mendukung Jokowi-Ma’ruf. Terakhir laporan dari relawan JokowiProjo. Keduanya menganggap, ada dugaan kampanye hitam dibalik kebohongan Ratna Sarumpaet. [HEN]

RM Video