MA Izinkan Pengurus Parpol Jadi Senator

KPU Harus Masukkan OSO Dalam Daftar Calon Tetap

Rakyat-Merdeka.co.id - Mahkamah Agung  (MA)  mengabulkan  uji  materi  yang  diajukan  Ketua  Umum  DPP  Partai  Hanura  Oesman  Sapta  Odang  (OSO),  terkait  Peraturan KPU  (PKPU)  Nomor  26  Tahun 2018, yang melarang pengurus  partai  politik  menjadi  calon  anggota  DPD  (Dewan  Perwakilan  Daerah).  Setelah aturan itu  digugurkan  MA,  KPU harus memasukkan nama OSO dalam  Daftar  Calon Tetap  (DCT)  anggota “Senator”. Kepastian  MA  gugurkan  aturan  KPU itu disampaikan Juru bicara MA, Suhadi.  

Suhadi  memastikan,  amar putusannya sudah dicantumkan dalam website  MA.  Namun,  pertimbangan  hukumnya belum dicantumkan karena  masih menunggu proses minutasi atau pemberkasan perkara selesai. “Benar,  sudah  dikabulkan. Tapi,  saya belum mengetahui pertimbangan  atau konsideran hukum putusan yang diambil  Kamis  (25/10).  Masih  menunggu  minutasinya,”  ungkap  Suhadi, saat dihubungi wartawan di  Jakarta, kemarin. Lebih lanjut, Suhadi menegaskan, putusan uji materi MA terhadap pasal dalam norma PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bersifat final. Dengan begitu, KPU tak bisa melakukan banding atas putusan tersebut. “Tidak ada upaya hukum lain (banding). Putusan MA bersifat final dan mengikat,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, pengacara OSO, Dodi Abdulkadir meminta KPU segera mengambil langkah hukum menindaklanjuti putusan tersebut. Dengan adanya putusan itu, KPU tak lagi memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan OSO dari daftar calon anggota DPD. “Dengan dikabulkannya permohonan uji materi ini, KPU memiliki kewajiban hukum memasukkan kembali DR Oesman Sapta sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019. Terlebih, OSO telah dinyatakan memenuhi syarat dan masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPD,” tegas Dodi.

Terpisah, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan tersebut. “KPU belum menerima putusan MA. Sikap kami tentu menunggu dan akan mempelajari putusan MA,” ujar Wahyu. Setelah mendapatkan salinan putusan MA, lanjut Wahyu, pihaknya akan menggelar rapat pleno untuk membuat kajian serta melakukan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, PKPU tersebut merujuk dari putusan MK Nomor 30/PUUXVI/2008 yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik.

“KPU akan bertemu MK meminta pertimbangan atas putusan MA. Putusan MA yang ada di media cukup mengagetkan KPU. Karena putusan MK sudah sangat jelas,” pungkasnya. Seperti diketahui, lewat PKPU Nomor 26 Tahun 2018 KPU mencoret pencalonan OSO sebagai calon anggota DPD dari daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar). PKPU mengacu pada putusan MK Nomor 30/PUUXVI/2018 yang melarang pencalonan anggota DPD dari unsur partai politik. OSO kemudian melakukan sejumlah langkah hukum, salah satunya mengajukan uji materi PKPU ke MA.[ONI]

RM Video