Temukan Banyak Penyelewengan

Bawaslu: Politisasi Dana Bantuan Kejahatan Serius

Oyang Este Binos (Sumber Foto : Headline Jabar)


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi munculnya politisasi anggaran bantuan pemerintah. Dana untuk rakyat itu rawan dipolitisasi caleg petahana atau parpol buat modal pemilu. Komisoner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, mengingatkan, caleg maupun parpol untuk tidak menyalahgunakan anggaran negara untuk digunakan dalam kontestasi di Pemilu 2019. 

Binos menyebut, program anggaran bantuan pemerintah memiliki potensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik pribadi para caleg di Pemilu 2019. Bahkan, lanjut Binos, caleg petahana paling memungkinkan mempolitisasi anggaran itu. Baik yang maju di kontestasi Pemilu, maupun mensponsori pihak tertentu. Termasuk juga menggunakan anggaran negara sebagai modal pemenangan, atau modal menggaet suara pemilih. "Politisasi anggaran ini adalah kejahatan atau korupsi politik. Ini pelanggaran serius dan dapat merusak sendi-sendi demokrasi," tegasnya, kemarin.

Oleh karena itu, Binos mengimbau, semua pihak jika ada bantuan atau angaran negara yang seolah-olah untuk membantu rakyat tapi diarahkan untuk kepentingan politik Pemilu, segera dilaporkan ke Bawaslu. Pelakunya bisa dijerat pasal tindak pidana pemilu jika terbukti memainkan anggaran negara untuk kampanye. "Kalau pelaku memobilisasi, mengarahkan warga lewat bantuan pemerintah, bisa kena pasal pidana pemilu," jelasnya.

Petahana Kota Bekasi  Belum Tentu Terpilih 

Puluhan caleg petahana DPRD Kota Bekasi tidak boleh leha-leha. Predikat incumbent bukanlah golden tiket untuk terpilih lagi. Apalagi di perhelatan pileg tahun ini mereka dikeroyok ratusan caleg pandatang baru. Diketahui, sebanyak 35 dari 50 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014 – 2019 kembali maju sebagai caleg. Tapi sayangnya, mereka akan bersaing dengan 660 caleg pendatang baru. Pengamat Politik dari Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila mengatakan, meskipun ada hipotesis menjelaskan petahana cenderung lebih diuntungkan untuk menang pemilu, namun faktanya, hal itu tidaklah terbukti 100 pesen pada sejumlah kasus.  

Sebaliknya, caleg pendatang baru tetap punya peluang jika punya basis massa besar. “Meskipun caleg petahana punya peluang lebih besar raih kursi, tapi tidak menutup kemungkinan jatah mereka bakal direbut wajah baru. Faktor basis massa jadi dominan. Caleg baru bisa jadi legislator jika memiliki basis massa banyak,” tuturnya.

Dalam koteks Pileg 2019, Adi meyakini, basis masa dan jaringan ini akan kembali memegang pengaruh besar. Disamping itu, track record atau bio seorang caleg di mata masyarakat juga akan sangat menentukan. “Biasanya caleg petahana diuntungkan, karena sudah memiliki jaringan. Tapi kan berbeda halnya jika track record petahana ternyata dinilai jelek (oleh masyarakat),” ujarnya.  

 

Sementara, caleg petahana asal PDIP Kota Bekasi, Tumai mengaku, tetap diuntungkan dengan status incumbent. Sepak terjang selama di DPRD diyakini pasti lebih dikenal masyarakat dibandingkan dengan caleg pendatang baru.

Sekalipun merasa diuntungkan, lanjut Tumai, perhelatan pileg kali ini tidak bisa dipungkiri lebih berat. Pasalnya, jumlah calegnya cukup banyak sehingga harus berbagi isu.  “Memang tugasnya jadi lebih berat, karena berbagi isu. Bukan berarti periode lalu suara terbanyak jadi jaminan menang lagi,” tandansya. Caleg pendatang baru asal Partai Golkar, Devi Simanjuntak siap hadapi caleg petahana. Devi maju dari Dapil Kecamatan Rawalumbu, Mustikajaya, Bantargebang.     
“Di dapil ini, pertarungannya sangat ketat karena ada sejumlah caleg petahana, tokoh masyarakat, dan mantan dewan lainnya. Tapi, saya tetap siap menghadapi dan bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang,” ujarnya.  [EDY/SSL]
 

RM Video