Imbas Efek Jokowi & Prabowo

Kursi Kebon Sirih Diprediksi Dikuasai PDIP Dan Gerindra

Sid Salahudin (Sumber Foto: Konfrontasi)

Caleg PDIP dan Gerindra dipredikis kuasai kursi Kebon Sirih, sebutan DPRD DKI. Ini karena imbas dari partai pendukung capres Jokowi dan Prabowo Subianto di Pilpres. Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menjelaskan, di pemilu serentak, kader partai pengusung capres-cawapres cenderung dipilih  masyarakat Jakarta. Mereka dipilih karena dianggap punya kedekatan dengan capres idola masing-masing pemilih, alias terimbas presidential effect.  Sebab itu, kata dia, penghuni kursi Kebon Sirih berpotensi didominasi kader PDIP dan Gerindra. “Jadi dari sisi peringkat, parpol peraih kursi terbanyak di 2014 kemungkinan tidak berubah pada 2019. Kursi DPRD DKI bakal dikuasi PDIP, Gerindra,” jelas Said di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan urutannya, lanjut Said, PDIP diproyeksi akan meraih kursi DPRD DKI paling banyak disusul Gerindra. Menurutnya, dalam Pileg DPRD DKI ini,  PDIP bisa saja akan memperoleh 30-an kursi. Gerindra sangat mungkin bertambah menjadi 20-an kursi. "Ini tidak terlepas dari presidential effect, dimana Jokowi berasal dari PDIP dan Prabowo dari Gerindra," ujanya.  Hal menarik lain, sebutSaid, adalah muka-muka calegnya. Sangat mungkin muncul wakil rakyat baru di Kebon Sirih. Sementara, caleg muka lama akan kalah.  

"Perkiraan perubahan kursi DPRD itu sudah barang tentu akan diikuti pula oleh perubahan nama penghuni Kebon Sirih. Di sinilah dapat dikatakan nama-nama baru sangat mungkin akan muncul," ujarnya.  PDIP Perjuangan DKI Jakarta pasang target tinggi di perhelatan Pileg 2019.  Agar bisa jadi pengawas di Balaikota, partai Mega sesumbar ingin mengincar 33 kursi DPRD DKI.  Sebelumnya, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan partainya menargetkan kenaikan 3 kursi DPRD dibandingkan perolehan Pileg 2014. Artinya, PDIP mengincar 33 kursi dari total 106 kursi DPRD periode 2019-2024. Gembong optimis, target ini bisa tercapai.  “Ini target optimisis ya. Kita sudah mendorong caleg untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam rangka menyampaikan program-program berpihak pada rakyat. Itu akan kita lakukan dalam rangka menambah suara dari yang kita dapatkan di Pemilu 2014,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Kata Gembong, kenaikan target perolehan kursi DPRD ini adalah supaya PDIP bisa tetap menjadi pengawas kebijakan-kebijakan eksekutif dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan.   Diakui Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI ini, Pileg 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana pileg berbarengan dengan Pilpres. PDIP juga menginstruksikan calegnya ikut membantu pemenangan Jokowi -Maruf Amin.  Soal strateginya, Gembong enggan membocorkan. “Strategi khusus sudah pasti ada. Caleg bisa menjual capres. Ini perlu disampikan dalam rangka meraih suara partai sekaligus suara caleg dan pilpres ke depan,” tandasnya. 

Partai Gerindra pun ingin menguasai kursi di Kebon Sirih. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif  mengungkapkan, partainya menargetkan meraih 30 kursi DPRD DKI pada Pileg 2019. Jumlah in terpaut tipis dengan target PDIP. Target Gerindra ini naik dua kali lipat dari raihan kursi DPRD DKI pada Pileg 2014, yakni 15 kursi. "Gerindra DKI menargetkan 30 kursi. Iya, naik dua kali lipat dari Pileg 2014," ujarnya.

Demi meraih target 30 kursi itu, lanjut Syarif, Gerindra DKI akan berkampanye hingga akar rumput. Gerindra DKI juga mengampanyekan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi. "Strateginya memperkuat kantong-kantong suara Gerindra dan ikut mengampanyekan Prabowo-Sandi," tandasnya. Pengamat Politik dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto menyarankan, ada baiknya caleg menggunakan strategi tatap muka agar tetap memiliki peluang terpilih.  Dia meminta caleg mengurangi kampanye dengan memasang spanduk di sembarang tempat. Karena spanduk kampanye itu sangat menggangu ketertiban umum, serta mengotori keindahan kota.  “Kalau pun ingin beriklan dan mempromosikan diri, para caleg sebaiknya menggunakan media resmi yang sudah diatur dalam kampanye. Selain mengurangi gangguan keteriban umum, media resmi terbukti lebih efektif dalam menggaet suara konstituen,” katanya. [SSL] 
 

RM Video