Penentuan Posisi Jaksa Agung

Gerindra Tantang PDIP Revisi UU Kejaksaan

Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan

Rakyat-Merdeka.co.id - Keinginan PDIP agar ada aturan tegas bahwa posisi Jaksa Agung harus dari jaksa karier ditanggapi Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu menantang PDIP menginisiasi revisi UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan.

Keinginan PDIP itu tadi disampaikan kader seniornya, Trimedya Pandjaitan. Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyatakan, ketentuan posisi Jaksa Agung diisi jaksa karier ini penting agar korp Adhyaksa tersebut terbebas dari tarikan politik. Trimedya tak mau kondisi saat ini terulang kembali, yaitu posisi Jaksa Agung diisi politisi.

Pentolan Gerindra, Desmond J Mahesa setuju saja dengan usulan Trimedya tadi. Hanya saja, politisi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyatakan, posisi Jaksa Agung masuk jabatan politik. Presiden bebas menentukan siapa saja yang diingini untuk menjadi Jaksa Agung. “Karena memang itu hak prerogatif Presiden,” ucapnya.

Jika ingin pengangkatan Jaksa Agung itu diatur ketat, kata Desmond, satu-satunya cara adalah merevisi UU Kejaksaan. Sebab, UU lama masih membolehkan posisi Jaksa Agung dijabat pihak luar. Dalam revisi nanti, harus ada pembatasan bahwa Jaksa Agung harus berasal dari jaksa karier yang masih aktif.

UU Nomor 16/2004 Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden. Untuk syaratnya, mengacu pada Pasal 9 huruf a, b, c, d, f, dan g. Yaitu, berkewarganegaraan Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berijazah paling rendah sarjana hukum, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
 Selanjutnya 

RM Video