Emrus Sihombing - Pengamat Komunikasi Politik

Kadang Oknum ASN Seperti Tuan Baginda Raja

Emrus Sihombing

Berulang kali diungkap KPK, praktik suap di kalangan kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terus terjadi. Meski jadi nilai positif bagi penegakan hukum, operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, seharusnya jadi koreksi bagi seluruh pihak. “Dari satu OTT ke OTT kasus lainnya, selain menunjukkan bahwa OTT belum bisa membuat efek jera, sekaligus memperlihatkan bahwa OTT belum mampu mengurangi, apalagi meniadakan perilaku koruptif di Indonesia,” ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjajaran, Emrus Sihombing.

Menurut Emrus, hal mendasar yang menyebabkan maraknya tindakan OTT oleh KPK, terletak pada pelayanan publik oleh ASN itu sendiri. “Jadi, pada manusianya,” ujar Emrus. Ketika masyarakat berurusandengan pelayanan publik di instansi pemerintah, lanjut Emrus, kadang terjadi oknum ASN berperilaku seperti “tuan”. Mereka seperti berperan sebagai pemiliik instansi pemerintah. “Saya sebut seperti “tuan baginda raja” yang “disembah” dengan bawaan “upeti”. Sangat menyedihkan. Mereka ini berperan sebagai pemilik instasi pemerintah, di mana mereka bekerja,” nilai Emrus.

Hal itu dapat dilihat dengan memperhatikan gaya komunikasi oknum ASN dalam melayani publik. Seperti penggunaan bahasa tubuh, cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respon yang berbelit-belit dan sebagainya. Semua itu, katanya, memposisikan ASN sebagai lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan. Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indoensia.

Tampaknya, lanjut Emrus, yang ASN lupakan bahwa pemilik yang sesungguhnya semua instansi pemerintah adalah semua rakyat Indonesia, dan terutama publik yang berurusan dengan lembaga tersebut. Bukan ASN yang bertugas di instasi tersebut menjadi pemilik. “Birokrat ASN itu hanya melayani dan memberi solusi ketika rakyat mengalami berbagai persoalan pelayanan publik. Sangat tidak boleh ASN menjadi bagian dari masalah pelayanan publik,” tegasnya.

Oleh karena itu, peristiwa OTT oknum terkait dengan pembangunan Meikarta, harus menjadi pintu masuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan revolusi mental. Selain itu, mendasari sistem pelayanan publik di seluruh instasi pemerintah di tanah air harus dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. [PYB]

RM Video