Soal Wagub DKI, Mendagri Tak Mau Paksa Anies

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua dari kiri), saat menyambangi Gedung KPK, hari ini. (Foto: Oktavian Surya Dewangga/Rakyat Merdeka)

Rakyat-Merdeka.co.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam tak memiliki wakil, jika partai pengusungnya yakni PKS dan Gerindra tak sepakat mengajukan nama wakilnya. Diketahui, jabatan wakil gubernur (wagub) Provinsi DKI Jakarta kosong sejak ditinggal Sandiaga Uno, yang maju mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2019.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun tak bisa memaksa Anies untuk segera menetapkan pengganti Sandi. Soalnya, Anies sendiri tak bisa memaksa. Keputusan pendamping Anies tergantung pada kesepakatan kedua partai itu. 

“Saya hanya mengingatkan kepada DPRD, kepada Pak Gubernur, agar segera diproses. Tapi, kan tergantung partai pengusung. Partai pengusungnya aja belum satu,” ujar Tjahjo, di sela kesempatan menyambangi Gedung KPK dalam rangka membahas APIP, hari ini. 

Tjahjo bilang, sejauh ini tidak ada aturan baku di undang-undang, yang mewajibkan bahwa kursi wagub mesti diisi, ketika ditinggal pemangkunya yang maju ke Pilpres. “Apakah dengan satu orang (kepala daerah) itu mengganggu atau tidak, ya saya kira yang merasakan gubernurnya,” seloroh politikus PDIP itu. 

Daerah lain yang senasib adalah Sulawesi Tengah. Kursi wagub sama sekali tak diisi, lantaran partai pengusungnya tak mufakat menunjuk pengganti. “Kita cek gubernur di Sulawesi Tengah yang gempa kemarin, itu sudah 2 tahun kosong karena partai partainya nggak sepakat menentukan wakil,” tandasnya. 

Untuk diketahui, Pimpinan Partai Gerindra dan PKS telah menggelar pertemuan di Kantor DPD Gerindra Jakarta Pusat, Senin (5/11). Pertemuan tertutup itu membahas kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Mohammad Taufik, partai koalisi sepakat membentuk Badan Bersama untuk menjaring calon-calon akan diusulkan ke DPRD Jakarta.

"Masing-masing partai akan menunjuk perwakilannya untuk menjadi anggota di Badan Bersama. Masing-masing partai nantinya juga akan menaruh dua perwakilan dalam tim tersebut," jelas Taufik.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Syakir Purnomo memastikan nama-nama yang diserahkan ke Badan Bersama seluruhnya adalah kader PKS. [OKT]

RM Video