Jumlah Pengangguran Tercatat 7 Juta

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Infrastruktur Loyo

Pengerjaan infrastruktur MRT (Mass Rapid Transit) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. MRT ditargetkan dapat digunakan pada Maret 2019. (Foto: Rizky Syahputra/RM)

Pengangguran pada Agustus 2018 tercatat 7 juta orang atau sekitar 5,34 persen. Jumlah itu turun 40.000 orang bila dibandingkan Agustus 2017, yang mencatat 7,04 juta pengangguran. “Jumlah pengangguran di perkotaan lebih tinggi ketimbang di pedesaan. Jumlahnya 6,45 persen dari jumlah pengangguran,” ungkap Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta.

Kendati pengangguran di perkotaan tinggi, lanjut Kecuk, angka tersebut turun jika dibandingkan periode Agustus 2017 yang besarnya 6,79 persen. Sementara itu, pengangguran di pedesaan tercatat hanya 4,04 persen. Namun secara persentase, angka tersebut naik dari sebelumnya 4,01 persen
pada Agustus 2017. Jumlah angkatan kerja di Tanah Air tercatat 131,01 juta orang. Jumlah tersebut naik 2,95 juta orang dibandingkan Agustus 2017.

Sementara penduduk yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang atau naik 2,99 juta orang dibandingkan Agustus 2017. Mereka yang bekerja pada sektor informal sebanyak 56,84 persen. Persentase ini turun 0,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi sebesar 11,24 persen. Disusul SMA 7,95 persen, diploma 6,02 persen, dan universitas 5,89 persen.

Berdasarkan regional, Banten masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 8,52 persen. Disusul Jawa Barat 8,17 persen, Kepulauan Riau 7,12 persen, Sulawesi Utara 6,86 persen, dan Kalimantan Timur 6,60 persen. Untuk daerah dengan tingkat pengangguran rendah, Bali berada di urutan pertama 1,37 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 3,01 persen, dan Yogyakarta 3,35 persen. Dalam satu tahun, BPS mencatat beberapa peningkatan persentase lapangan kerja pada sejumlah sektor. Antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum 0,47 persen, industri pengolahan 0,21 persen, dan transportasi 0,17 persen. 

Sementara itu, penurunan lapangan kerja antara lain terjadi di sektor pertanian 0,89 persen poin, konstruksi 0,3 persen, jasa lainnya 0,11 persen, dan jasa pendidikan 0,05 persen. Kecuk mengungkapkan, kenaikan pengangguran di desa dipicu penurunan jumlah petani palawija dan karet, sebesar 1,3 juta orang. Lalu, bagaimana efektivitas dana desa? Kecuk menjelaskan, adanya dana desa tidak bisa dikaitkan dengan masalah peningkatan jumlah pengangguran. Karena, dana desa bergulir untuk pembangunan infrastruktur di desa. “Dana desa kan digunakan untuk padat karya, tidak ke pertanian. Jadi, ini nggak bisa dikaitkan ke sana,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pengangguran turun karena pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian dan industri ke sektor jasa. Serapan tenaga kerja di akomodasi perhotelan, transportasi logistik naik.
“Yang agak aneh,  di sektor konstruksi serapannya turun 0,03 persen. Padahal pemerintah kan sedang genjot infrastruktur,” kata Bhima.

Apakah karena pembangunan infrastruktur sudah selesai? Bhima melihat bukan itu. Karena, proyek yang sudah selesai, jumlahnya sedikit. Menurutnya, penyerapan terjadi bisa karena proyek infrastruktur lebih padat modal, bukan padat karya. Kemudian, teknologinya makin canggih sehingga nggak  butuh
banyak pekerja .

Pada kesempatan yang sama, Bhima juga mewanti-wanti pemerintah tentang potensi banyak orang kehilangan pekerjaan akibat dampak berkembangnya industri digital. “Perkembangan digital memperparah potensi pengangguran. Sementara, belum ada program alih profesi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang, bagi tenaga kerja saat ini,” ungkapnya. [KPJ]

RM Video