Bantah Prabowo Soal Korupsi Ibarat Kanker Stadium 4

Jokowi: Kalau Bicara Pakai Data

Presiden Joko Widodo (kiri, depan) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan, depan) menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (4/12). (Foto: Randy Tri Kurniawan/Rakyat Merdeka)

Rakyat-Merdeka.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut, korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4. Berbicara dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2018 di Hotel Bidakara, Selasa (4/12), Jokowi mengklaim gerakan anti korupsi di Indonesia kian membaik. Buktinya, skor Corruption Perception Index (CPI) terus meningkat.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunjukkan dalam acara itu, CPI Indonesia pada tahun 2017 berada di angka 37, atau mengalami peningkatan 17 angka sejak 1998. Pada 1998, CPI Indonesia hanya berada di angka 20. Peningkatan itu merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara lain di dunia. Lompatan Indonesia mengalahkan Vietnam, yang hanya mengalami peningkatan 10 angka, Argentina 9 angka, Nigeria 8 angka, Thailand 7 angka, serta Cina 6 angka.

“Oleh karena itu, jangan sampai ada yang bilang korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4. Tidak ada itu,” tegas Jokowi usai membuka acara tersebut. “Jangan sampai ada yang menyampaikan bahwa korupsi kita (kanker) stadium 4. Tidak ada.” Karenanya, dia meminta masyarakat tak menutup mata dengan kerja-kerja pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pihak-pihak yang ingin mengkritisi semestinya menggunakan fakta dan data. “Kalau bicara pakai angka-angka, pakai data,” sindir Jokowi.

Meski begitu, Jokowi menyebut, masih banyak yang perlu dibenahi untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Eks Wali Kota Solo itu juga sepakat, banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK bukan ukuran keberhasilan bangsa yang anti korupsi. “Saya kira Saudara-saudara sepaham dengan saya. Keberhasilan bangsa yang anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi, diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tidak pidana korupsi,” tuturnya.

Pemerintah pun terus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia. Antara lain melalui layanan berbasis elektronik, seperti e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting, hingga e-planning. Pemerintah terus memperbaiki sistem pelayanan birokrasi, agar semakin cepat dan sederhana. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Lebih lanjut, sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berbagai langkah tersebut, Jokowi yakin Indonesia akan mencapai kondisi ideal yang anti korupsi. “Saya yakin suatu saat kita berhasil, akan membangun bangsa yang bebas korupsi,” tutup Presiden. [OKT]

RM Video