Peringati Revolusi Mental Di Sulawesi Utara

Mendagri: Lawan Politik Uang, Kampanye Fitnah & Provokasi

Pasca tertangkapnya Bupati Cirebon, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi. Perangi praktek jual beli jabatan. “Dalam Pemilu, tugas kita dalam melaksanakan revolusi mental adalah melawan politik uang, kampanye fitnah, menghasut, SARA, dan provokasi. Kepala daerah harus benar-benar memahami arti revolusi mental dalam birokrasi,” kata Tjahjo Kumolo di Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKN Revmen) Tahun 2018, di Manado, Sulawesi Utara, kemarin.

Seharusnya, kata dia, revolusi mental melahirkan kemampuan adu program, gagasan, memperkaya track record positif di mata publik. Revolusi mental mengajarkan ketaatan pada aturan yang disepakati dalam bentuk hukum, etika politik, saling menghormati dan menghargai. “Supaya nantinya dalam membangun bangsa, semua yang dipilih rakyat, dari legislatif di daerah sampai nasional, kepala daerah sampai presiden, semuanya menjaga nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 45 serta NKRI dan menjaga kemajemukan bangsa,” tegas Tjahjo.

Kementerian Dalam Negeri saat ini sudah menyiapkan mekanisme dan program yang memastikan percepatan pelaksanaan Revolusi Mental, untuk memajukan bangsa dan negara. “Salah satunya adalah membangun disiplin dan mental masyarakat yang taat aturan, memahami area rawan korupsi, mempercepat reformasi birokrasi, terlibat dalam perencanaan anggaran, memantau pembelian barang dan jasa, mengawal dana hibah dan bansos, serta memastikan retribusi dan pajak dan memerangi jual beli jabatan,” jelasnya.

Mendagri menegaskan, revolusi mental harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. “Dimulai dari diri saya sendiri sebagai pejabat publik. Apalagi, yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah. Kepala daerah harus menjauhi daerah rawan korupsi,” ujar Tjahjo.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menjelaskan, Revolusi Mental dimaksudkan membentuk manusia Indonesia yang berkarakter melalui gerakan hidup baru guna mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku manusia Indonesia seutuhnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, konsep Revolusi Mental yang digagasnya memiliki relevansi dan kontekstualisasi yang sama dengan konsep Trisakti, yang pernah diutarakan Bung Karno dengan Tiga Pilarnya yaitu “Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial-budaya”.

“Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia, yang saat ini tengah menghadapi tiga problem pokok bangsa yaitu; merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional,” papar Soedarmo.[DIR]

RM Video