JK Bicara Korupsi Dan Perizinan

Kenapa Pengusaha Mau Bayar, Karena Mau Cepat

Wapres Yusuf Kalla (Sumber Foto; BeritaSatu)

Rakyat-Merdeka.co.id - Pelayanan birokrasi di daerah masih lamban. Banyak pengusaha yang rela mengeluarkan biaya besar supaya izin usahanya lebih cepat dikeluarkan oleh pejabat daerah. Praktik suap dan korupsi pun tidak bisa dihindari. Hal itu dikatakan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat memberi sambutan di acara Indonesia Public Service Expo, di JCC, Jakarta, kemarin. Menurutnya, untuk menghambat praktik korupsi diperlukan inovasi.

JK menyebutkan, birokrasi di Indonesia, masih terjebak pada prosedur. Hal itu berseberangan dengan pengusaha yang menginginkan kecepatan dalam membuat izin usaha. “Karena itu timbul lah suatu upaya yang mengatakan entrepreneur bureaucracy. Jadi birokrasi yang bekerja berdasarkan entrepreneur,” kata JK.

Padahal, birokrasi menjadi ujung tombak dalam pelayanan publik. Perlu kolaborasi antara birokrasi dan dunia usaha untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan cepat. “Artinya, bagaimana hasil dan prosedur dapat digabungkan sehingga birokrasi itu menjadi cepat, bersih dan tentunya mempunyai hasil yang cepat. Sama dengan apa yang dijalankan oleh entrepreneur,” lanjut Kalla.

Ia mengatakan, selama ini perbedaan paradigma antara birokrasi dan dunia usaha juga menimbulkan kasus-asus korupsi. JK mengatakan pengusaha masih menghadapi lamanya waktu pembuatan izin usaha. Di sisi lain, birokrasi masih mengedepankan prosedur yang panjang.

JK mengungkapkan, banyak pengusaha yang rela mengeluarkan biaya besar supaya izin usaha lebih cepat dikeluarkan oleh pejabat. “Kenapa dia (pengusaha) membayar? Karena ingin cepat. Daripada tiga bulan lebih baik satu minggu, dan perlu sesuatu untuk melayani yang cepat itu,” sambung Kalla. Sehingga, kata JK, perlu adanya inovasi dan efisiensi dalam birokrasi di Indonesia. 

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, kesiapannya dalam menjalankan perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam membangun sinergi dan menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. “Saya kira bagaimana tadi arahan bapak Wapres bahwa kunci suatu keberhasilan pemerintahan dan birokrasi adalah bagaimana membangun sinergi dan menciptakan inovasi dalam pelayanan publik”, ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, bahwa Kementerian dan Lembaga sudah mulai memberikan penghargaan kepada daerah berprestasi yang telah ikut membantu pemerintah pusat dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun tata kelola pemerintah pusat dan daerah yg efektif dan efisien, serta mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah.

Dalam penjelasannya, Tjahjo mengungkapkan bahwa Inovasi juga berguna sebagai percontohan daerah lainnya. “Kementerian dan lembaga sudah mulai memberi penghargaan sebagai motivasi agar semua daerah menunjukkan inovasinya” katanya. Tjahjo meniai Indonesia memililki 514 kota/kabupaten dan 34 provinsi, apabila salah satu punya inovasi dan prestasi untuk memberikan pelayanan yg terbaik maka dampaknya akan sangat luas.[DIR]

 

RM Video