Cegah Anak Usaha Lakukan Konsesi Pantai Marunda

KBN Klaim Selamatkan Aset Negara Rp 55,8 T

Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara, HM Sattar Taba (Foto: infokbn.com)

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN memastikan bahwa anak usahanya, PT Karya Citra Nusantara (KCN), tidak berhak melakukan konsesi aset KBN di bibir pantai Marunda. Direktur Utama PT KBN HM Sattar Taba mengatakan, keputusan mencegah anak usahanya melakukan konsesi tanpa izin ini, mampu menyelamatkan aset negara sebesar Rp 55,8 triliun. Dia menjelaskan, KCN telah melakukan konsesi aset milik KBN kepada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda. Konsesi yang dilakukan KCN dianggap tidak sesuai aturan, sehingga KBN selaku induk usaha perlu menghentikannya.

“Aset negara itu berupa bibir pantai Marunda sepanjang 1.700 meter. Sesuai aturan, dikelola oleh KBN. Tapi tiba-tiba dikonsesikan oleh PT KCN kepada KSOP,” kata Sattar dalam keterangannya, kemarin. Selain tanpa persetujuan KBN, lanjutnya, konsensi ini juga dilakukan tanpa izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemilik saham PT KBN. Mantan Direktur Utama PT Semen Tonasa ini menyebut, aset negara yang dimaksud berupa bibir pantai sepanjang 1.700 meter itu, terletak mulai dari Cakung Draine sampai Sungai Kali Blencong. Ada juga wilayah Pier 1, Pier 2 dan Pier 3. Sebagai BUMN, PT KBN ditugaskan mengelola aset-aset negara tersebut melalui Keppres No. 11 Tahun 1992.

Pada 29 November 2016, KCN menyerahkan aset KBN tersebut dengan menandatangani perjanjian konsesi selama 70 tahun No. HK.107/1/9/KSOP.MRD-16 dan No. 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 dengan KSOP V Marunda. Anehnya, pada perjanjian konsesi selama 70 tahun itu, pembagian hasil keuntungannya adalah 95 persen untuk KCN, dan hanya 5 persen untuk KSOP V Marunda. Jadi, menurut Sattar, tidak benar bahwa keuntungan akan dinikmati oleh negara.

Sebagai upaya menyelamatkan aset negara, KBN akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada 9 Agustus lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memenangkan gugatan KBN terhadap KCN, KSOP V Marunda, dan PT Karya Tekhnik Utama atau KTU (swasta pemilik saham KCN). Hakim menyatakan, obyek sengketa yaitu perjanjian konsesi selama 70 tahun antara PT KCN dan KSOP V Marunda terhadap aset PT KBN di Pelabuhan Marunda merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak mengikat dan tidak sah, serta batal demi hukum.

Hakim membatalkan konsensi itu karena menilai bahwa wilayah usaha Pier I, Pier II, Pier III dan bibir pantai sepanjang kurang lebih 1.700 meter merupakan milik sah PT KBN. Karena itu, hakim juga membatalkan perjanjian konsesi HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor:001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhan Terminal Umum Karya Citra Nusantara (KCN). Dengan putusan ini, maka potensi kerugian negara akibat hilangnya aset negara serta potensi lenyapnya pendapatan negara senilai kurang lebih Rp 55,8 triliun bisa dihindari.

“Saya semata-mata (melakukan upaya hukum ini sebagai usaha) penyelamatan harta negara, aset KBN, harta negara. Prinsip dasarnya adalah penyelamatan aset negara,” ujar Sattar. Dia mengaku berkali-kali dilaporkan ke penegak hukum dengan berbagai macam tuduhan tindak pidana, termasuk tuduhan korupsi. Semua tuduhan dan serangan yang dialamatkan kepada Sattar dan institusi PT KBN, berawal dari upaya menyelamatkan aset negara di pantai Marunda, Jakarta Utara.

Menyusul keputusan hukum ini, maka PT KCN tak berhak lagi mengelola Terminal Umum Pelabuhan Marunda. “Memerintahkan tergugat I (PT KCN) dan tergugat II (KSOP V Marunda) untuk tidak melakukan pembangunan dan pemanfaatan maupun kegiatan/aktivitas apa pun di wilayah Pier I, Pier II, dan Pier III, hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim Ketua Andi Cakra Alam dalam amar putusan.[JAR]

RM Video